Pemerintah Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Akhir 2026

(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI) JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Per...

(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI)

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR RI. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah telah siap membahas RUU tersebut setelah DPR menyelesaikan penyusunannya sebagai usul inisiatif.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan kepada para menteri terkait agar proses pembahasan RUU Perampasan Aset segera dituntaskan.

“Pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Masih Menunggu Proses di DPR

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset saat ini masih berada dalam tahap penyusunan sebagai inisiatif DPR. Setelah DPR menyelesaikan proses tersebut dan menyerahkan rancangan kepada pemerintah, pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah dapat dilakukan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang sama dengan masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian regulasi tersebut.

Target yang telah disepakati adalah pembahasan selesai selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.

Berkaitan dengan Aspirasi Masyarakat

Pernyataan Yusril disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap RUU Perampasan Aset. Sejumlah kelompok masyarakat juga berencana menyampaikan aspirasi mengenai percepatan pembahasan aturan tersebut dalam aksi di depan Gedung DPR pada Kamis (27/8/2026).

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilakukan hingga menghasilkan regulasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi.

Pemerintah menyatakan akan mengikuti proses tersebut sesuai mekanisme pembentukan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Siap Masuk Tahap Pembahasan

Setelah DPR menyelesaikan rancangan sebagai usul inisiatif, Presiden akan menugaskan kementerian terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama parlemen.

Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap proses pembahasan dapat berjalan efektif dan tidak melewati target yang telah ditetapkan.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2026.

Yusril menegaskan pemerintah akan terus mengikuti perkembangan pembahasan dan memastikan proses penyelesaian regulasi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.